Waiting List 5. 017. 000 Orang, Soal Dana Haji Rp150 Trilyun, Menko PMK: Saya Jamin Aman

TABLOIDBINTANG. COM   –  Melalui Kementerian Agama Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M. Ini tahun ke-2 tidak adanya keberangkatan haji di masa pandemi.   Keputusan membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjelma lebih lama. Sebagaimana penjelasan Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, jumlah waiting list per hari ini sudah menyentuh 5. 017. 000 orang.  

Jika per tarikh kuota haji Indonesia tetap 220. 000 orang, setidaknya memerlukan waktu 22 tahun. Tapi sekali lagi penghapusan pelaksanaan haji tahun itu harus dilihat sebagai ihtiar untuk menjaga keselamatan para calon jemaah haji.

Menko PMK sudah mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan keuangan haji. Dana calon jemaah haji hingga hari ini menyentuh Rp150 Trilyun dan dikelola dengan sangat baik. Ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan. Ada kabar yang menyebut persediaan haji digunakan untuk pendirian infrastruktur.

Dalam bentuk memastikan kabar tersebut, Gajah Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengunjungi Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pada Menara Bidakara 1, Jakarta Selatan, Jumat (4/6) morat-marit.   “Di samping bersilaturahmi tentu saja juga mau mendalami seluk beluk tata dana haji yang ada disini, ” ujarnya usai kunjungan.

Dari kunjungannya itu dan mencermati laporan yang disampaikan Kepala BPKH, Menko PMK memastikan pengelolaan uang haji oleh BPKH sudah berjalan dengan sangat baik. “Bisa kita pastikan kalau pengelolaan dana haji dijalankan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman. ”

Muhadjir menetapkan, kabar miring yang berputar di masyarakat terkait tata dana haji sepenuhnya tidak benar. BPKH, katanya, ialah badan yang independen serta profesional yang tidak mampu dicampuri siapapun.   “Tidak ada namanya isu-isu bagaikan yang berkembang di bangsa. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman, ” tegasnya.

Sumber: kemenkopmk. go. id